JAKARTA — Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bekerja sama dengan Universitas Indonesia (UI) menggelar program strategis “Kepala Desa Masuk Kampus” di Depok. Kegiatan yang merupakan bagian dari Program Pemerintahan Desa Berdampak Tahun 2026 ini bertujuan memperkuat kapasitas kepemimpinan, inovasi, dan tata kelola pemerintahan desa.
Secara nasional, sebanyak 868 kepala desa terpilih dari seluruh Indonesia diundang dalam forum ini. Pelaksanaan dibagi menjadi dua angkatan dengan jumlah masing-masing 434 peserta, yaitu pada 29 Juni–2 Juli 2026 (Angkatan I) dan 13–16 Juli 2026 (Angkatan II).
Kurikulum Unggulan Berbasis Data dan Inovasi
Selama “kuliah kilat” di UI, para kepala desa digembleng dengan materi komprehensif yang memadukan teori akademis dan implementasi lapangan. Fokus pembelajaran difokuskan pada enam bidang inovasi utama, yaitu:
- Pertanian dan perkebunan
- Pariwisata dan ekowisata
- Ekonomi dan infrastruktur (termasuk Design Thinking dan Pemetaan Ekonomi Desa)
- Mitigasi bencana serta kesehatan
- Pendidikan dan administrasi digital desa
- Perikanan dan peternakan
Selain itu, para peserta dibekali materi kepemimpinan berbasis data, pengelolaan keuangan desa akuntabel, strategi replikasi inovasi, negosiasi program kemitraan, hingga tata kelola lingkungan seperti ekonomi sirkular dan pengelolaan sampah.
Dua Utusan Tangguh Aceh Utara
Kabupaten Aceh Utara sukses mengirimkan dua putra terbaiknya yang lolos kurasi ketat berdasarkan Surat Kemendagri Nomor 100.2.4/3373/BPD tertanggal 18 Juni 2026 yang ditandatangani oleh Dirjen Bina Pemerintahan Desa, Dr. Drs. La Ode Ahmad P. Bolombo, AP., M.Si. Kedua tokoh tersebut adalah:
- Faisal, ST (Geuchik Gampong Mane Tunong, Kec. Muara Batu): Membawa keunggulan dalam tata kelola administrasi transparan dan prestasi sebagai Juara I Lomba Gampong Provinsi Aceh serta Juara III Lomba Desa Nasional Regional I Sumatera.
- Yusuf Beuransah (Geuchik Gampong Uteun Geulinggang, Kec. Dewantara): Unggul dalam inovasi pelayanan publik yang adaptif serta sukses menggerakkan kemandirian ekonomi berbasis UMKM desa.
Seluruh biaya akomodasi dan konsumsi peserta ditanggung oleh Ditjen Bina Pemerintahan Desa. Sementara untuk biaya transportasi dan uang harian didukung oleh pemerintah kabupaten/kota serta APBDes sesuai kemampuan masing-masing.
Melalui kolaborasi dengan UI, program ini tidak hanya menjadi ruang pembelajaran akademis, tetapi juga ajang berbagi praktik baik (best practices) demi mempercepat lahirnya inovasi tata kelola pemerintahan desa yang profesional, adaptif, dan berdampak nyata bagi pembangunan nasional.
