BANDA ACEH – Sepanjang tahun 2015 hingga 2026, Pemerintah Pusat telah menggelontorkan dana desa dengan angka yang fantastis ke Provinsi Aceh, yakni mencapai Rp50,88 triliun. Jumlah raksasa ini menempatkan serambi mekah sebagai penerima dana desa terbesar keempat di Indonesia, tepat di bawah Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Aceh, Iskandar, menjelaskan bahwa alokasi dana tersebut fluktuatif—mulai dari Rp1,7 triliun pada 2015, sempat stabil di atas Rp4 triliun per tahun (2017–2025), hingga menyusut kembali ke Rp1,7 triliun pada 2026 karena dialihkan untuk program nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG).
Berdasarkan data DPMG, berikut adalah sebaran wilayah penerima dana desa di Aceh:
-
- Penerima Terbesar (Kabupaten): Aceh Utara (Rp6,5 triliun/852 gampong), Pidie (Rp5,4 triliun/730 gampong), dan Bireuen (Rp4,7 triliun/609 gampong).
- Penerima Terkecil (Kota): Sabang (Rp198 miliar/18 gampong) dan Banda Aceh (Rp774 miliar/90 gampong).
Skala Anggaran: Besar kecilnya alokasi murni bergantung pada jumlah gampong (desa) di wilayah tersebut, itulah mengapa wilayah perkotaan mendapat porsi yang jauh lebih kecil.
Realita Pahit di Balik Angka Jumbo
Namun, di balik status mentereng sebagai “raksasa penerima anggaran”, terselip ironi yang mengusik rasa keadilan. Sekalipun dana desa yang dikucurkan masuk dalam empat besar nasional, nyatanya desa-desa di Aceh secara umum masih berstatus sangat tertinggal dibandingkan dengan provinsi-provinsi besar di Pulau Jawa yang menjadi tandingannya.
Pembangunan infrastruktur dasar dan penguatan ekonomi produktif lewat badan usaha desa dinilai belum sepenuhnya mendongkrak kesejahteraan secara merata. Tantangan geografis, tata kelola anggaran di tingkat tapak, hingga pekerjaan rumah (PR) kemiskinan yang masih membayangi Aceh membuat aliran dana puluhan triliun tersebut terkesan belum “berbunyi” maksimal dalam mengubah wajah gampong-gampong di Aceh menjadi desa yang mandiri dan maju.
